Tak Ada yang Baru di Rezim Prabowo Gibran untuk Melindungi IHT

Tak ada yang benar-benar baru dalam penunjukkan menteri di rezim Prabowo Gibran. Semuanya cenderung mengabaikan IHT.

Diakui atau tidak, Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi calon wakil presiden menggunakan cara-cara yang tidak wajar. Bahkan Mahkamah Konstitusi, yang awalnya meloloskan Gibran, mengakui bahwa meloloskan Gibran adalah kesalahan. Maka menjadi wajar Gibran pun dilabeli sebagai anak haram konstitusi. 

Pun sejak Gibran dicalonkan, ada sindirian dari netizen yang mengatakan bahwa ini sebenarnya second account-nya Jokowi. Gibran dipilih hanya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi. Jokowi ingin membangun dinasti. Tinggal tunggu waktu saja kalau Kaesang nanti juga akan ikut mengikuti jejak Gibran. 

Kita semua pun membiarkan itu. Prabowo-Gibran sebentar lagi akan dilantik. Lantas apakah rezim Prabowo Gibran akan berbeda dengan rezim Jokowi-Amien. Sependek ini kita belum bisa menilai. Tapi kalau kita melihat beberapa waktu lalu, Prabowo memanggil calon-calon menterinya ke Kertanegara. Media banyak yang meliputnya. Jujur saja saya kaget. Tidak sedikit menteri-menteri di rezim Jokowi masuk. Sebut saja seperti Sri Mulyani dan Budi Gunadi Sadikin. 

Dua menteri itu dalam ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT) mendapat rapot merah. Misalkan saja Sri Mulyani. Di beberapa hal memang ia mendapat citra bagus tapi tidak dengan Industri Hasil Tembakau. 

Sri Mulyani dan Budi Gunadi Sadikin, Dua Menteri Tak Becus terhadap IHT

Sri Mulyani punya dosa besar terhadap petani tembakau dan petani cengkeh. Bagaimana tidak, melalui aturan yang dia buat, cukai rokok terus-terusan naik. Ia terus menggejot agar IHT menyetor banyak uang untuk kas negara melalui pendapatan cukai rokok. Bahkan ia pernah menaikan cukai rokok untuk 2 tahun berturut-turut. Sungguh kebijakan yang tidak masuk akal.

Akibat dari kenaikan cukai rokok yang terus naik itu, Industri Hasil Tembakau terpuruk. Serapan tembakau petani menurun. Pendapatan negara pada 2023 tidak sesuai target, dan maraknya rokok ilegal. 

Tidak jauh dengan Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin dipilih menjadi menteri kesehatan di era Jokowi tidak memiliki kompetensi yang di bidang kesehatan. Pun semenjak dirinya menjadi Menkes banyak sekali kecacatan di bidang kesehatan, misalkan urusan pandemi Covid-19 yang tidak optimal, biaya pengobatan yang mahal. 

Lalu dalam kaitannya Industri Hasil Tembakau, Budi turut ambil andil dalam terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 yang isinya banyak sekali polemik. Jual rokok eceran dilarang, tidak boleh ada yang jual rokok dalam radius 200 meter dalam lingkup satuan pendidikan. Baru-baru ini juga muncul Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang ingin melakukan standarisasi kemasan rokok menjadi polosan. 

Baik Budi maupun Mulyani, keduanya gagal menjadi menteri. Sudah tahu gagal sama Prabowo malah ditunjuk sebagai menteri lagi. Tapi begitu lah. Prabowo-Gibran memang second account dari Jokowi. Banyak hal-hal yang template dari Jokowi. Bisa jadi juga Jokowi masih akan intervensi. Ngeri juga.