Negara Menuding Rokok Biang Kemiskinan, Sementara Gaji dan Tunjangan DPR Rp100 Juta Lebih Perbulan

Ironisnya hidup di republik ajaib. Beli rokok dianggap sebagai bentuk perilaku yang melanggengkan kemiskinan. Sedangkan di sisi lain, gaji dan tunjangan DPR lebih dari Rp100 juta perbulan!

***

Karena cap buruk pada rokok, akibatnya, muncul mitos bahwa untuk menjadi kaya harus dimulai dengan tidak membeli rokok. Anggapan ini menutupi variabel lainnya yang harus dikritisi. Bahwa ekonomi negara selama ini terbukti ditunjang oleh devisa dari industri rokok. Nilainya mencapai ratusan triliun tiap tahun.

Saya jadi teringat ucapan kakek saya, “Orang-orang yang nggak merokok suka bilang untuk berhenti, uangnya mending ditabung daripada dipakai beli rokok. Tapi sampai sekarang, orang yang bicara begitu tetap saja miskin dan tidak kaya.”

Kalau memang rokok adalah penyebab utama kemiskinan, seharusnya mayoritas orang miskin itu perokok. Sedangkan realitanya, banyak orang yang tidak merokok tapi tetap saja miskin. Karena memang sebanyak itu faktor orang bisa terjerat kemiskinan.

Mitos 19 juta lapangan kerja

Padahal, daripada janji 19 juta lapangan pekerjaan, industri hasil tembakau seperti pabrik rokok sering membuka lowongan kerja sebagai buruh pabrik rokok dengan jaminan hidup sejahtera.

Tanpa kualifikasi setinggi langit, gaji di atas UMR, pabrik rokok mampu mengisi kekosongan negara dalam menjamin pekerjaan. Dalam konteks menjadi buruh linting, syarat kerjanya cuma satu, yaitu mau belajar linting. Nggak perlu ijazah.

Begitu pula dalam konteks pertanian. Menjadi petani tembakau, untuk mencapai kesejahteraan bukanlah kemustahilan. Pasalnya, dengan menjadi petani tembakau, petani masih bisa menanam di bulan kemarau. Alhasil, petani tetap punya penghasilan. Apalagi harga tembakau juga tidak gampang jatuh seperti sayur-mayur.

Belum lagi warung-warung kecil yang pendapatan terbesarnya disokong oleh pembelian rokok.

Tidak hanya itu, dari sisi konsumen juga, tidak semua perokok itu membeli rokok mahal. Ada banyak rokok murah dan legal, apalagi kalau melinting. Membeli satu kilogram tembakau bisa awet ngebul selama berbulan-bulan.

Dari penjabaran garis besar tiga aspek di atas, bukankah seharusnya kita skeptis terhadap isu rokok yang dihubungkan dengan isu kesejahteraan. Nalar publik dibelokkan dalam memeriksa kausalitas kemiskinan di Indonesia. Seakan mengabaikan variabel kekuasaan yang bermain di dalam sistem.

Misalnya, terkait praktik korupsi yang merugikan negara. Dan yang masih hangat dan baru adalah gaji dan tunjangan para wakil rakyat, atau lebih tepatnya wakil partai. Gaji perbulannya sungguh fantastis!

Gaji dan tunjangan DPR fantastis di saat rakyat bingung cari kerja

Di saat negara menentukkan penghasilan Rp20 ribu perhari sudah masuk dalam kategori tidak miskin, DPR alias para wakil partai ini justru masih merasa kurang dengan uang Rp100 juta perbulan.

Persoalan gaji dan tunjangan DPR sebesar itu bisa terbongkar ke publik berkat pernyataan dari Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Mengutip dari BBC NEWS, penghasilan gaji dan tunjangan DPR yang fantastis itu terungkap ketika Hasanuddin menanggapi pertanyaan mengenai sulitnya mencari uang yang halal di parlemen.

Anggota DPR itu mendapat tunjangan rumah sebesar Rp50 juta perbulan, sehingga pendapatan resmi mereka lebih dari Rp100 juta tiap bulan. Bayangkan, tunjangan rumah Rp50 juta perbulan di saat banyak masyarakat yang rumahnya digusur oleh negara.

Alasan tunjangan rumah bisa mencapai Rp50 juta itu karena sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. Dalihnya agar para anggota DPR mempunyai tempat tinggal yang dekat dengan gedung DPR.

Padahal, dari berita yang beredar, banyak anggota DPR yang tidur ketika rapat. Lebih gila lagi, ada yang sambil judol, bahkan nonton bokep.

Dan bayangkan saja, seandainya tidak ada aksi massa, belum tentu Sufmi Dasco Ahmad akan mengatakan, uang Rp50 juta perbulan itu hanya akan diterima anggota DPR pada rentang Oktober 2024 sampai Oktober 2025.

Gaji besar, tapi kinerja nol besar. Gilanya lagi, mengutip dari Jawa Pos, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwarta, mengungkapkan bahwa anggota legislatif adalah kelompok yang paling rendah kepatuhannya untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kendati kebobrokan DPR sudah banyak terungkap, tetap saja, rokok selalu dituding sebagai biang kemiskinan di negeri ini. Bukan gaji dan tunjangan anggota DPR yang luar biasa mubazir itu.

Juru Bicara Komunitas Kretek, Rizky Benang