Mengapa Kepala Daerah yang Anti Rokok Perlu Mendapatkan Penghargaan?

Nyoman Suwirta dan Tren Kepala Daerah Anti Rokok

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ada satu tren yang terjadi di kalangan kepala daerah. Beberapa kepala daerah, baik di tingkat Kabupaten dan Kota maupun Provinsi, nampak berlomba-lomba mencitrakan diri sebagai kepala daerah yang tegas pada perokok. Bahkan, pada titik tertentu, mereka bukan lagi sekadar tegas pada perokok, tapi lebih terlihat sebagai anti rokok.

Bima Arya adalah nama yang perlu dikedepankan ketika berbicara soal kepala daerah yang anti rokok. Walikota Bogor ini berkali-kali menunjukan kebenciannya pada rokok dan perokok. Di satu kesempatan Bima Arya pernah menyatakan bahwa ia berjanji akan membuat perokok di Kota Bogor tersiksa. Ngeri.

Maka tidaklah heran ketika regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor menjadi regulasi yang dievaluasi oleh Mendagri. Perda KTR yang sejatinya hanya menyoal proporsi ruang bagi perokok dan non perokok, di tangan Bima Arya disulap menjadi legitimasi pengadaan tirai penutup display rokok.

Bogor memang sudah lama jadi role model daerah anti rokok. Kini beberapa daerah semakin menunjukan geliat anti rokok. Kabupaten Klungkung salah satunya. Dibawah kepemimpinan Bupati I Nyoman Suwirta, Kabupaten Klungkung menjelma menjadi daerah dengan tingkat kepatuhan penerapan Perda KTR yang tertinggi di Bali. Entah ini prestasi atau bukan.

Baca Juga:  Menilik Kontribusi Besar Perokok untuk Pelayanan Kesehatan

Beberapa pekan lalu, Nyoman Suwirta terang-terangan tampil depan publik sebagai agen anti rokok.

“Saya berharap masyarakat kabupaten Klungkung juga selalu mendukung kami untuk bersama-sama menggerakan dan mengampanyekan anti rokok,” ujar Nyoman Suwirta saat menjadi pembicara seminar ‘Pelarangan Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok dan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Total’ di Hotel Lumire, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Nyoman Suwirta secara eksplisit mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengannya mengampanyekan gerakan anti rokok. Kini kita nyaris kesulitan menemukan perbedaan Nyoman Suwirta dengan Bima Arya selain perbedaan wilayah yang dipimpin.

Di seminar itu pula Nyoman Suwirta menyatakan bahwa pengendalian rokok tak melulu harus lewat cara kekerasan.

“Pendekatan tidak merokok tak selalu harus menggunakan cara kekerasan. Ada trik tertentu seperti pendekatan adat, persuasif komunikasi dan media hiburan,” jelasnya.

Sialnya, seminggu kemudian beliau seolah lupa. Saat peresmian program Angkutan Siswa Gratis di Kabupaten Klungkung, Suwirta dengan tegas mengancam akan mencabut izin para supir bila kedapatan merokok saat mengantar dan menjemput siswa.

Baca Juga:  Rapuhnya Pandangan Bahaya Rokok

“Setiap mobil agar dilengkapi tempat sampah, dan tidak ada yang merokok di dalam kendaraan. Termasuk saat antar-jemput siswa. Jika ada yang kedapatan merokok, maka ijinnya akan dicabut,” tegasnya.

Sekilas tidak ada yang salah dari sikap tersebut. Hanya saja, ia jelas-jelas lupa bahwa tak harus selalu dengan cara kekerasan. Kita sama-sama tahu bahwa mencabut izin kerja seseorang secara sepihak bukanlah satu hal yang bisa dikategorikan tindak persuasif.

Kami sepakat bahwa supir sebaiknya tidak merokok di dalam kendaraan umum. Apalagi kendaraan tersebut mengangkut siswa pelajar sekolah yang notabene masih anak-anak. Kami juga sepakat bahwa perlu ada himbauan pada para supir mengingat program angkutan siswa gratis tersebut adalah program pemerintah. Persoalannya ada pada ancaman pencabutan izin.

Entah mengapa, setiap agenda yang mengusung tema pengendalian rokok harus mengedepankan ancaman dan sanksi-sanksi. Padahal, yang perlu ditimbulkan adalah kesadaran tiap perokok agar tidak merokok di sembarang tempat. Himbauan persuasif sudah sengat cukup sebagai upaya menimbulkan kesadaran tersebut. Sangat cukup.

Baca Juga:  Sandiaga Uno dan Janji-janji Mulianya Tentang Tembakau

Persoalan Nyoman Suwirta dan Bima Arya adalah contoh kecil dari persoalan bangsa ini. Bahwa masyarakat kita akan cenderung tertib karena takut akan sesuatu, bukan karena mencintai ketertiban itu sendiri. Bisa jadi, kebijakan baik dan pro rakyat yang lahir nantinya pun didasari oleh rasa takut tidak dicintai oleh rakyatnya, bukan karena berdasarkan cinta pada rakyat itu sendiri.

Aris Perdana

Manusia yang dikutuk untuk bebas | @arisperd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *