BPPC, Monopoli Gaya Orde Baru

Cerita tentang cengkeh adalah cerita soal kejayaan dan derita. Menjadi salah satu rempah yang amat dibutuhkan dunia, cengkeh mengundang pelaut Eropa untuk datang dan menguasai Nusantara. Kemampuannya untuk mengawetkan makanan saat itu membawa masa jaya juga derita cengkeh dan nusantara.

Pada masa itu, masyarakat Ternate mengobarkan perang karena sikap dan keinginan para pedagang Eropa. Jika sebelumnya transaksi dan jual beli cengkeh terbuka untuk semua pedagang, bangsa Eropa menginginkan semua komoditas itu dijualbelikan melalui mereka. sistem monopoli yang bertahan sedari kekuasaan Portugis hingga pemerintah kolonial Belanda.

Setelah dunia modern menemukan lemari es, peran cengkeh untuk mengawetkan makanan mulai tergantikan. Komoditas yang sebelumnya menjadi primadona ini mulai terpinggirkan dan kehilangan pelanggannya. Hingga kemudian jelang abad 20 berakhir, ditemukannya kretek kembali mengangkat marwah cengkeh dalam sektor perdagangan.

Kala itu seorang anak bangsa bernama Haji Djamhari mencari satu obat alternatif untuk meredakan sesak nafas yang dideritanya. Hingga akhirnya, Ia menemukan formula untuk meredakan sakitnya dengan mencampurkan tembakau dan cengkeh yang dilinting daun jagung kemudian dibakar serta dihisap. Dari penemuan inilah kemudian kretek ditemukan dan disenangi masyarakat.

Kembalinya kejayaan cengkeh dalam dunia dagang (salah satunya) ditandai dengan ditanamnya komoditas ini di banyak daerah. Dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, hampir semua menanam cengkeh.

Keadaan ini juga didorong oleh berkembangnya industri kretek nasional yang menggunakan cengkeh sebagai bahan baku. Meningkatnya jumlah produksi kretek tentu meningkatkan juga produksi cengkeh yang dibutuhkan industri ini.

Seiring meningkatnya permintaan, harga cengkeh pun ikut terkerek naik. Tingginya harga cengkeh kala itu turut membuat banyak petani memilih untuk menanam komoditas ini sebagai andalan bagi mereka. Hal ini terjadi pada periode 1970-an.

Semakin banyaknya produksi cengkeh, tingginya harga, serta besarnya kebutuhan, kemudian dimanfaatkan oleh rezim orde baru. Dengan dalih menjaga stabilitas harga, rezim kemudian membuat sebuah lembaga bernama Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dipimpin langsung oleh putra mahkota rezim; Utomo Mandala Putra.

Keberadaan lembaga ini kemudian menjadi momok yang tak kalah menakutkan dari penjajah Eropa bagi para petani. Mirip dengan apa yang dilakukan penjajah, BPPC juga melakukan upaya pengendalian perdagangan dengan cara monopoli. Semua cengkeh dari petani harus dijual ke Koperasi Unit Desa sebelum nantinya diborong oleh BPPC.

Monopoli dalam urusan BPPC kemudian bukan cuma menguasai pasokan cengkeh nasional. Harga cengkeh yang sebelumnya tinggi turut dicampuri oleh lembaga ini hingga anjlok dan seakan tak bernilai. Jika sebelumnya cengkeh ada di kisaran harga (paling murah) Rp 20 ribu, maka BPPC menetapkan harga cengkeh hanya di angka Rp 2 ribu.

Jatuhnya harga cengkeh ini kemudian membuat banyak petani memilih untuk menebangi tanamannya diganti dengan tanaman lain. Kalau pun ada yang tidak ditebang, tapi kebanyakan petani memilih untuk tidak mengurus kebunnya. Toh diurus pun tidak ada artinya, harga cengkeh terlalu rendah untuk bisa menghidupi mereka.

Apa yang dilakukan oleh BPPC ini memang amat mirip dengan apa yang dilakukan oleh penjajah Eropa pada masa lalu. Penguasaan perdagangan dan penentuan harga yang rendah dilakukan agar keuntungan yang mereka dapatkan naik berkali-lipat. Sementara nasib masyarakat yang menanam cengkeh, kalau tidak mau menuruti keinginan mereka pilihannya cuma dibunuh atau dibuang.

Dan keberadaan BPPC pada rezim orde baru pun dimaksudkan untuk mengeruk keuntungan yang besar melalui penguasaan pasar dan penentuan harga yang minim. Bedanya, keuntungan yang diraup BPPC ini tentu saja dinikmati oleh segelintir pihak. Kalau tanya namanya, siapa lagi kalau bukan sang putra mahkota rezim tersebut.