Anak Muda Tidak Lagi Malu untuk Tingwe, Karena Pemerintah Tidak Becus Mengurus Industri Hasil Tembakau

Saya masih ingat betul bagaimana dahulu ketika saya masih kecil, fenomena tingwe atau ngelinting dewe (melinting rokok sendiri) identik dengan orang tua atau masyarakat pedesaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tingwe mulai mendapat tempat di kalangan anak muda. Sederhana saja, di tengah tekanan ekonomi, kenaikan harga rokok, dan perubahan gaya hidup, tingwe menjadi pilihan yang lebih terjangkau sekaligus memiliki nilai tersendiri bagi para penikmatnya.

Namun, di balik fenomena tersebut, ada persoalan yang lebih besar yang patut kita pertanyakan: bagaimana sebenarnya pemerintah mengurus industri hasil tembakau di Indonesia?

Anak muda yang dahulu mungkin merasa malu membawa tembakau lintingan, kini semakin berani menunjukkan kebiasaannya. Tingwe bukan lagi sesuatu yang harus disembunyikan. Bagi sebagian orang, melinting rokok sendiri bahkan menjadi bentuk ekspresi diri, pilihan ekonomi, dan cara mempertahankan kebiasaan merokok di tengah harga produk rokok yang terus membebani kantong.

Perubahan ini terjadi karena faktor dari kondisi ekonomi masyarakat. Ketika daya beli tertekan, masyarakat akan mencari alternatif yang sesuai dengan kemampuan finansialnya. Tingwe kemudian menjadi salah satu pilihan. Akan tetapi, kita perlu bertanya: apakah meningkatnya popularitas tingwe benar-benar mencerminkan kebebasan memilih, atau justru menunjukkan bahwa masyarakat semakin kesulitan menjangkau produk yang sebelumnya menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari?

Kebijakan yang Membebani, Persoalan yang Tak Kunjung Usai

Industri hasil tembakau merupakan sektor yang kompleks. Ada mata rantai dari hulu-hilir. Di dalamnya terdapat petani tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik, pelinting, pedagang, pelaku usaha kecil, hingga jutaan orang yang menggantungkan penghidupan secara langsung maupun tidak langsung pada rantai ekonomi tersebut.

Karena itu, mengurus industri hasil tembakau tidak cukup hanya dengan menaikkan tarif cukai, memperketat regulasi, atau meluncurkan berbagai kebijakan pembatasan. Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana keberlangsungan usaha, kesejahteraan pekerja, penerimaan negara, serta kepastian hukum secara bersamaan.

Tingwe sebagai Cerminana Kegagalan Kebijakan

Menjamurnya tingwe di kalangan anak muda adalah bukti bagaimana kegagalan pemerintah dalam mengurus industri hasil tembakau. Sebab perilaku konsumen dipengaruhi banyak faktor, mulai dari harga, preferensi, ketersediaan produk, hingga budaya. Sehingga meningkatnya perhatian terhadap tingwe dapat menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap perilaku pasar.

Ketika konsumen beralih ke alternatif yang lebih murah, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan penerimaan negara atau mengendalikan konsumsi. Pemerintah perlu mengevaluasi apakah kebijakannya telah menciptakan konsekuensi ekonomi yang buruk, termasuk bagi pelaku usaha kecil dan pekerja dalam rantai produksi tembakau.

Apalagi, pergeseran konsumsi dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengawasan peredaran produk, perlindungan konsumen, dan pengendalian tembakau ilegal. Semua itu membutuhkan pendekatan yang berbasis data, bukan sekadar asumsi atau kebijakan yang dibuat tanpa evaluasi menyeluruh.

Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pilihan anak muda, melainkan bagaimana kebijakan publik membentuk kondisi yang melatarbelakangi pilihan tersebut.

Tembakau Bukan Sekedar Soal Asap dan Cukai

Pemerintah perlu berbenah dengan membuka ruang dialog yang bermakna bersama petani, buruh, pelaku industri kecil, pedagang, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan cukai berdasarkan dampaknya terhadap penerimaan negara, daya saing industri, kesempatan kerja, dan potensi pergeseran ke pasar ilegal. Serta, pemerintah harus memperkuat perlindungan pekerja, transparansi tata kelola, serta kepastian regulasi.

Industri hasil tembakau telah berkontribusi banyak dalam kepentingan ekonomi. Sektor kesehatan juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Butuh kebijakan yang tegas, terukur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika anak muda tidak lagi malu untuk tingwe, pemerintah seharusnya tidak lagi menutup mata terhadap persoalan yang membelit industri hasil tembakau.

Sebab, tugas pemerintah bukan sekadar membuat aturan, memungut cukai, dan membatasi konsumsi. Tugas pemerintah adalah memastikan setiap kebijakan disusun dengan perhitungan yang matang, berjalan secara adil, dan dievaluasi berdasarkan dampaknya bagi masyarakat.

Kritik terhadap pemerintah bukan berarti menolak pengendalian tembakau. Justru kritik hadir agar kebijakan menjadi lebih baik. Sebab, ketika sebuah sektor menyangkut kesehatan publik sekaligus penghidupan jutaan orang, ketidakcakapan dalam merumuskan kebijakan bukanlah perkara sepele. Yang masyarakat butuhkan bukan sekadar regulasi yang semakin banyak, melainkan tata kelola yang semakin baik.