
Prabowo dan Gibran baru saja dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Mungkin sampai dengan 2029. Mereka juga sudah menunjuk menteri-menteri yang akan membantu melaksanakan pekerjaan dalam urusan pemerintah. Jujur dalam penunjukan menteri saya dan mungkin banyak diantara kita yang kecewa. Terutama pada menteri keuangan dan menteri kesehatan. Karena orangnya sama dengan menteri di era Jokowi.
Kedua menteri itu mendapat rapor merah khususnya dalam Industri Hasil Tembakau. Saya tidak akan menjabarkan poin apa saja yang menjadi kecacatan menteri keuangan, Sri Mulyani dan menteri kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Sudah banyak artikel di website ini yang membahas dosa mereka di Industri Hasil Tembakau.
Prabowo-Gibran sebenarnya sudah diingatkan oleh banyak pihak bahwa seharusnya tidak menjadi Sri Mulyani dan Budi Gunadi Sadikin menjadi menteri lagi. Tapi lupakan itu. Kita sebagai masyarakat biasa tidak bisa berharap banyak terkait pemilihan menteri.
Tapi perlu diingat bahwa kedepannya dalam melakukan kebijakan di sektor Industri Hasil Tembakau. Catatan ini penting kalau Prabowo dan Gibran akan dianggap sebagai pemimpin yang pro terhadap ekonomi masyarakat bawah. Kalau mereka akan mendapatkan banyak pendapatan dari cukai rokok. Berikut catatan pentingnya.
Cabut PP Nomor 28/2024 dan Batalkan Pembahasan R-Permenkes
Langkah awal yang Prabowo mesti lakukan adalah dengan mencabut PP Nomor 28 Tahun 2024 yang beberapa waktu lalu disahkan oleh Jokowi. Peraturan ini sangat berbahaya kalau diterapkan. Toh sebelum dan sesudah peraturan ini disahkan, sudah banyak pihak yang menolaknya, dari mulai pakar hingga elemen kecil lainnya.
Masih memiliki kaitan dengan PP Nomor 28 Tahun 2024, langkah selanjutnya adalah menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin untuk tidak lagi membahas Rancangan Permenkes. Amit-amit kalau peraturan ini disahkan.
Pahami pola cukai rokok yang terus dinaikkan
Poin selanjutnya yang mesti dipahami oleh Prabowo-Gibran adalah skema soal cukai rokok. Bahwa kalau mereka jeli, cukai rokok yang terus dinaikan itu sama sekali tidak mengurangi angka perokok. Justru akan ada banyak perokok karena mereka memilih rokok ilegal atau tingwe. Dari situ pula yang membuat pendapatan negara dari sektor cukai tidak tercapai. Buktinya ada pada 2023. Jadi alangkah bijaknya ketika Prabowo-Gibran jeli terhadap fenomena ini.
Prabowo dan Gibran harus lebih tegas terhadap peredaran rokok ilegal
Sejak rezim Jokowi yang terus-menerus menaikan cukai, peredaran rokok ilegal semakin marak. Banyak sekali pabrikan-pabrikan rokok ilegal yang terus berkembang. Padahal sudah jelas bahwa produk ini tidak setor cukai kepada negara. Lebih parahnya lagi, pemerintah seolah melindungi bisnis rokok ilegal. Ya masak sekelas bea cukai tidak bisa meringkus agen dari rokok ilegal. Yang diringkus cuma warung-warung kecil.
Oleh karena itu, Prabowo-Gibran sudah semestinya tegas bahkan kejam terhadap agen rokok ilegal. Karena merekalah yang negara merugi banyak. Perokok mah bebas memilih. Yang mesti ditindak adalah agennya!!
Itu poin-poin yang menjadi catatan penting di sektor Industri Hasil Tembakau yang mesti Prabowo-Gibran lakukan. Karena sekali lagi bahwa di era sebelumnya, Jokowi justru lebih memilih menghantam Industri Hasil Tembakau. Hanya Soekarno dan Gus Dur lah yang menjadi presiden pembela kretek. Mereka berdua dikenang. Apakah Prabowo akan mengikuti jejak keduanya?
- Kita Harus Menghentikan Upaya Penghancuran Kretek - 5 December 2024
- 3 Hal Sederhana yang Bikin Perokok Kesal - 2 December 2024
- Untuk Pemerintah Daerah Baru Nantinya Jangan Keliru Ambil Kebijakan terhadap Industri Hasil Tembakau - 1 December 2024
Leave a Reply