Mengenal Tarif Cukai Rokok Tunggal dan Dampak Buruknya

Dampak buruk akan pasti dirasakan oleh petani, buruh, dan industri kecil jika kebihakan tarif cukai rokok tunggal diberlakukan.

Tarif cukai rokok tunggal atau single tariff jika berlaku, pasti akan banyak persoalan. Ini yang kemudian akan berdampak pada pelaku industri kecil, buruh, hingga ke petani tembakau.

***

Di Indonesia pemberlakuan cukai rokok dikenakan dengan tarif yang beragam bagi para produsen. Pemerintah menerapkan struktur tarif berdasarkan jenis rokok, golongan, serta karakteristik produksi. Perbedaan tersebut pada dasarnya dibuat untuk menyesuaikan beban cukai dengan karakteristik masing-masing produk dan skala industrinya.

Namun, dari itu semua, ada satu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu, bagaimana ketika ada gagasan mengenai tarif cukai rokok tunggal? Nah bagi yang belum tahu sederhananya tarif cukai rokok tunggal berarti penyederhanaan struktur tarif sehingga perbedaan tarif antargolongan semakin sempit atau bahkan hilang. Semua produsen untuk jenis produk yang sama akan menghadapi beban cukai yang lebih seragam.

Gagasan ini mungkin terdengar sederhana. Dengan satu tarif, sistem cukai dianggap lebih mudah diterapkan, lebih sederhana dalam pengawasan, dan dapat mengurangi celah bagi produsen untuk berpindah golongan. Namun persoalannya, industri hasil tembakau bukanlah industri yang terdiri dari perusahaan dengan kemampuan ekonomi yang sama.

Di dalam industri hasil tembakau terdapat perusahaan besar dengan kapasitas produksi sangat tinggi, tetapi juga terdapat pabrik kecil dan menengah yang produksinya jauh lebih terbatas. Ada pabrik yang menggunakan mesin dengan kapasitas besar, ada pula yang masih mengandalkan tenaga manusia. Ada perusahaan dengan jaringan distribusi nasional, sementara pabrik kecil hanya bergantung pada pasar lokal dan regional. Karena itu, menyamakan tarif tidak otomatis berarti menciptakan keadilan.

Ketika Pabrik Besar dan Kecil Dipaksa Menanggung Beban yang Sama

Bayangkan dua pabrik memproduksi jenis rokok yang sama. Pabrik pertama memiliki modal besar, jaringan distribusi luas, teknologi produksi modern, dan kemampuan finansial untuk menyerap kenaikan biaya. Pabrik kedua merupakan pabrik kecil yang menggantungkan keberlangsungan produksinya pada pasar terbatas dan memiliki margin keuntungan yang lebih tipis.

Jika keduanya dibebani tarif cukai yang sama, nominal dan persentasenya mungkin terlihat adil di atas kertas. Tetapi dampaknya terhadap masing-masing perusahaan belum tentu sama.

Bagi perusahaan besar, tambahan biaya masih mungkin ditanggung melalui efisiensi produksi, skala ekonomi, atau penyesuaian strategi bisnis. Bagi pabrik kecil, kenaikan beban cukai bisa langsung menggerus margin dan membuat kegiatan produksi menjadi tidak ekonomis.

Dalam kondisi seperti ini, pabrik kecil memiliki beberapa pilihan. Mengurangi produksi, menaikkan harga, mengurangi tenaga kerja, bahkan menghentikan produksi. Jika semakin banyak pabrik kecil tidak mampu bertahan, dampaknya tentu tidak berhenti pada pemilik pabrik.

Saya kasih contoh yang konkret. Misalnya dalam konteks Indonesia, ketika pemberlakukan single tariff atau tarif cukai rokok tunggal yang terjadi hanya akan menguntungkan satu pabrik saja. Sebut saja PT HM. Sampoerna, industri rokok besar yang sudah dikuasai oleh asing.

Kenapa begitu? Karena kita harus mengakui bahwa Sampoerna memiliki produk kretek tangan unggulan bernama Dji Sam Soe. Kalau kemudian pemerintah menyamakan tarif cukai rokok Dji Sam Soe dengan tarif cukai Tenor kretek, otomatis publik sangat mungkin lebih memilih Dji Sam Soe. Hal ini tentu saja akan memengaruhi rantai ekonomi Tenor. Bukan cuma Tenor, merek-merek kretek tangan lain juga tidak bisa apple to apple (bersaing setara) ketika pemerintah menyamakan tarif cukai mereka dengan Dji Sam Soe.

Pekerja Ikut Menanggung Tarif Cukai Rokok Tunggal

Industri hasil tembakau memiliki rantai ekonomi yang panjang. Di dalamnya terdapat petani tembakau, petani cengkeh, buruh tani, pekerja pabrik, pedagang, distributor, hingga warung dan pengecer.

Khusus pada industri rokok yang banyak menggunakan tenaga kerja, keberadaan pabrik juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitar sentra produksi.

Ketika pabrik mengurangi produksi karena beban cukai meningkat, kebutuhan terhadap tenaga kerja ikut berkurang. Dalam skala yang lebih besar, kebijakan yang tidak memperhitungkan keberlangsungan pabrik kecil dapat berdampak pada lapangan pekerjaan di daerah.

Karena itu, pembicaraan mengenai cukai seharusnya tidak berhenti pada angka penerimaan negara. Harus dilihat pula berapa banyak mata pencaharian yang bergantung pada industri tersebut dan bagaimana perubahan kebijakan akan mempengaruhi mereka.

Petani Tembakau Juga Bisa Terkena Dampaknya

Hubungan antara kebijakan cukai dan petani tembakau memang tidak selalu berlangsung secara langsung. Namun, ketika industri rokok mengalami tekanan, dampaknya dapat merembet ke rantai pasok bahan baku.

Produsen rokok membeli tembakau berdasarkan kebutuhan produksi. Jika mengurangi produksi karena pasar melemah atau biaya produksi meningkat, kebutuhan bahan baku juga dapat menurun.

Bagi petani, persoalan ini sangat serius.

Tembakau bukan komoditas yang bisa dengan mudah dialihkan ke pasar lain ketika panen tiba. Petani menanam berdasarkan musim, modal, luas lahan, dan perkiraan kebutuhan pasar. Ketika penyerapan menurun, petani dapat menghadapi persoalan harga dan hasil panen yang tidak terserap secara optimal.

Maka, setiap perubahan besar dalam kebijakan industri hasil tembakau seharusnya mempertimbangkan kondisi petani sebagai bagian dari rantai ekonomi yang tidak terpisahkan.

Harga Rokok Legal Bisa Semakin Mahal

Persoalan lainnya adalah harga. Cukai merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi harga jual rokok. Ketika beban cukai meningkat, produsen pada akhirnya harus memperhitungkan tambahan biaya tersebut dalam struktur harga produknya.

Jika harga rokok legal semakin mahal sementara daya beli masyarakat tidak meningkat secara sebanding, maka konsumen akan semakin sensitif terhadap harga. Di sinilah persoalan berikutnya muncul.

Ketika rokok legal semakin mahal, pasar rokok ilegal bisa mendapatkan ruang yang lebih besar. Rokok ilegal tidak menanggung beban cukai sebagaimana produk legal dan dapat terjual dengan harga jauh lebih murah. Bagi konsumen yang sangat mempertimbangkan harga, selisih tersebut dapat menjadi alasan untuk berpindah dari produk legal ke produk ilegal.

Artinya, kebijakan cukai yang terlalu menekan harga rokok legal tanpa mempertimbangkan kemampuan pasar berpotensi menciptakan paradoks: negara ingin mengendalikan konsumsi dan meningkatkan penerimaan, tetapi kebijakan tersebut justru dapat mendorong sebagian konsumen menuju produk yang tidak membayar cukai.

Apakah Tarif Cukai Rokok Tunggal Benar-Benar Adil?

Pertanyaan mendasarnya adalah: adil bagi siapa?

Jika ukuran keadilan hanya berupa kesamaan tarif, tarif tunggal mungkin terlihat adil. Tetapi jika melihat keadilan hanya dari kemampuan ekonomi masing-masing pelaku usaha, persoalannya menjadi berbeda.

Pabrik besar dan pabrik kecil tidak memiliki kemampuan yang sama. Wilayah produksi juga tidak memiliki kondisi ekonomi yang sama. Kemampuan konsumen di setiap daerah berbeda. Begitu pula dengan karakteristik produk dan proses produksinya. Karena itu, struktur tarif seharusnya mempertimbangkan kondisi nyata industri hasil tembakau.

Membuat kebijakan cukai tidak bisa hanya dari perspektif fiskal. Ia juga harus melihat dampaknya terhadap petani, buruh, pabrik kecil, konsumen, industri legal, perdagangan, serta keberadaan rokok ilegal.

Juru Bicara Komunitas Kretek, Khoirul Atfifudin