Di Industri Hasil Tembakau, Sri Mulyani Adalah Hama yang Harus Dibasmi

Di Industri Hasil Tembakau, Sri Mulyani adalah hama yang perlu dibasmi dan dihilangkan segera.

Sri Mulyani boleh dibilang mencetak rekor karena menjabat menteri di tiga kepemimpinan presiden Indonesia. SBY, Jokowi, dan saat ini Prabowo. Tapi maaf, kita semua nggak butuh rekor itu!! Saya malah terus terang heran sekaligus bingung kenapa Sri Mulyani bertahan sangat lama. Apakah tidak ada orang lain yang jauh lebih kompeten daripada Sri Mulyani. 

Sejak masa rezim Jokowi, Sri Mulyani sebenarnya tidak terlalu bagus untuk menjadi Menteri Keuangan. Dalam ranah Industri Hasil Tembakau, Sri Mulyani menjadi musuh bagi para elemen di IHT. Melalui berbagai regulasinya, ia terus menaikan cukai rokok yang jumlahnya tidak kira-kira. Bahkan ia pernah menaikan cukai rokok untuk dua tahun berturut-turut. Kebijakan ini sebenarnya tidak masuk akal. Mengingat idealnya kebijakan itu dibuat lalu setelah satu tahun dievaluasi. Lha ini malah langsung dua tahun. Logikanya gimana coba!?

Akibat dari kebijakan itu, negara tidak bisa memenuhi target penerimaan Cukai Hasil Tembakau pada 2023. Bukan hanya negara saja yang dibuat repot, akibat dari kebijakan itu pula seluruh elemen di Industri Hasil Tembakau juga terkena dampaknya. Rokok ilegal semakin marak, petani kesusahan menjual tembakaunya, dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, sejak muncul isu wacana penunjukan menteri di rezim Prabowo-Gibran ternyata ada nama Sri Mulyani, Komunitas Kretek sudah mengingatkan bahwa Sri Mulyani adalah orang yang berbahaya. Ia tidak pantas lagi menjadi Menteri Keuangan termasuk menteri-menteri lainnya. Tapi ternyata Prabowo tidak menggubris usulan ini, ia tetap saja menunjuk Sri Mulyani menjadi menteri keuangan. 

Sri Mulyani Menjadi Menteri Keuangan (Lagi)

Dan benar, Sri Mulyani kembali berulah lagi, ia berencana menaikan PPN menjadi 12%. Tentu wacana itu banyak yang menolaknya. Dan perlu kalian tahu ya, masyarakat Indonesia ini sebenarnya keberatan kalau harus membayar pajak. Bukan karena mereka pelit atau tidak punya uang untuk membayar pajak, melainkan mereka sudah tidak percaya dengan kinerja pemerintah. Masyarakat Indonesia sudah banyak yang menganggap bahwa pajak yang dibayarkan justru nantinya akan dikorupsi. Digunakan ke program-program yang tidak ada gunanya. 

Dipikir-pikir lagi pemerintah itu sudah melakukan apa kok berani-beraninya memungut pajak dari rakyat? Kok cuma modal bikin kebijakan terus yang direpotkan rakyat sendiri!! Dan perlu kalian tahu, ketika PPN naik 12% akan menjadi pungutan pajak tertinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Haduhh Singapura dan Malaysia yang pendapatan penduduknya lebih banyak dari Indonesia saja tidak memperbelakukan pajak sebesar Indonesia. 

Terbukti dari PPN yang dinaikan 12% tak luput cukai rokok yang terus dinaikan, membuktikan bahwa pemerintah kita memang butuh duit. Mereka terus-terusan malakin rakyat entah bagaimanapun caranya. Gini amat tinggal di Indonesia. Sudah harga rokok dibuat semakin mahal kebutuhan lainnya mau dipajaki seenak jidat para pemangku kebijakan. Sungguh sangat memprihatinkan.