Petani tembakau

Rokok dianggap sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Kenapa bukan korupsi? Utang luar negeri? Atau sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sudut pandang seperti ini merupakan sudut pandang yang memang ingin menstigmakan bahwa perokok adalah orang miskin, bahwa kalau ada orang miskin itu pasti karena dia mengkonsumsi rokok.

Mungkin kita bisa mulai dari definisi kemiskinan. Secara harfiah Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Kalau lebih dipanjangin definisinya versi Bank Dunia kira-kira begini, miskin adalah ketidakmampuan mengimbangi tingkat kebutuhan hidup ekonominya dan tingkat penghasilan ekonominya rendah. Penghasilan rendah berada pada US$1 per hari per kapita.

Sementara kalau merujuk Undang-Undang RI nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sepakat atau tidak, itulah landasan pemahaman yang disepakati oleh pemerintah dan masyarakat kebanyakan.

Soal rokok menjadi penyebab kemiskinan, asumsi tersebut harus disingkirkan. Karena ada variabel dari faktor ekonomi makro dan mikro di sana. Jika dilihat dengan makro, angka kemiskinan di Indonesia membengkak akibat pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah sehingga tidak mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja (jobless growth). Alhasil, pengangguran mengalami peningkatan. Kalau sudah penggangguran tentu saja penghasilan ekonominya menjadi rendah.

Menurut seorang ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati, tingginya persentase kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang masih belum bisa dikendalikan pemerintah. Oleh sebab itu, mereka yang berada di kelompok rentan miskin bisa dengan mudah tergelincir ke dalam kategori miskin.

Pada perihal ini dapat dikatakan bahwa ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan dan masyarakat memiliki penghasilan ekonomi yang rendah, maka daya beli masyarakat tentunya akan melemah. Selain itu yang harus diperhatikan adalah rokok bukan tergolong sebagai kebutuhan pokok. Jadi, rokok tidak dapat menjadi variabel utama penyebab kemiskinan.

Hal ini belum berbicara soal kebijakan moneter, hutang luar negeri, pengaruh inflasi, atau kenaikan suku bunga. Kemiskinan tidak bisa disederhanakan hanya dengan akibat membeli sebuah produk, maka seorang menjadi miskin. Jika seperti itu, bukan hanya rokok saja yang menjadi penyebab kemiskinan. Membeli sabun mandi atau pulsa pun bisa dimasukan menjadi variabel penyebab kemiskinan.

Dimiskinkan adalah penyebab utama

Sangat tidak adil jika rokok dan perokok dikaitkan sebagai penyebab utama kemiskinan. Hal ini terkesan seperti mengabaikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah turut menyumbang kemiskinan masyarakat. Juga mengabaikan tanggungjawab pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan dengan terus menstigmakan bahwa rokok-lah penyebab utamanya. Rokok menjadi kambing hitam yang empuk untuk disasar.

Marilah melihatnya dengan jernih. Mau menggunakan teori apapun, tetap saja yang harusnya disalahkan adalah pemerintah. Karena memang sudah kewajibannya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Jika rakyatnya belum sejahtera, banyak yang miskin, maka ada sistem yang error dari program dan kebijakan pemerintah.

Salah satu yang juga luput dari pengamatan soal penyebab kemiskinan adalah korupsi. Aneh sekali rasanya jika Badan Pusat Statistik tak mencantumkan korupsi sebagai faktor penyebab kemiskinan. Padahal, sudah bukan rahasia umum lagi kalau sangat banyak uang negara yang harusnya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, malah dikorupsi untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Sumbangsih rokok dan perokok sangatlah besar untuk pemasukan kas negara. Pada 2016 saja, tercatat realisasi dari cukai rokok sekitar Rp136,3 triliun. Jumlah yang besar untuk dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan. Belum lagi industri rokok dari hulu ke hilirnya adalah industri padat karya yang menghidupi jutaan orang di Indonesia.

Adapun selain pemerintah, terdapat pula yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Mereka adalah Bank Dunia dan para antek-antek antirokok. Asal tahu saja, Bank Dunia saat ini menjadi pemberi utang luar negeri terbesar ke pemerintah Indonesia. Utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 29,7% dari total utang luar negeri pemerintah.

Nah, selidik punya selidik, setiap utang yang didapat negara berkembang, rupanya harus dikompensasikan dengan sejumlah kebijakan ‘pesanan’. Salah satunya, menghentikan konsumsi rokok, membatasi ruang gerak komoditas tembakau.

Hal itu merujuk dokumen Bank Dunia berjudul Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco Control yang dipublikasikan pada 1999. Secara gamblang disebutkan bahwa, bagi negara penerima dana, harus ada upaya menaikkan harga rokok setinggi-tingginya guna menurunkan konsumsi tembakau di negara-negara peminjam utang.

Hutang luar negeri Indonesia selain harus dibayarkan dengan bunga yang besar—penyebab hutang Indonesia tak selesai-selesai— juga terdapat titipan kebijakan yang jelas-jelas memiskinkan masyarakat Indonesia. Dengan memberangus produk tembakau di Indonesia, maka akan ada jutaan orang yang terancam kehilangan pekerjaan.

Para anti rokok ini, memiliki agenda memiskinkan masyarakat Indonesia, terutama yang hidup di sektor pertembakauan. Dalih bahwa rokok adalah penyebab kemiskinan hanyalah modus operandi terselubung mereka. Melalui cara menstigmakan orang-orang miskin dengan stigma negatif merupakan cara memuluskan agenda mereka.

Dari sinilah kita akan mengetahui, siapa yang termasuk dalam kategori miskin. Bukan soal miskin dalam ekonomi, tapi soal miskin nurani, dan miskin pengetahuan.