Ayah Perokok Bukan Penjahat

Menyebalkan memang menjadi ayah perokok di negara ini. Sudahlah sebagai perokok ditimpa beragam tuduhan buruk, dengan menjadi ayah yang merokok juga difitnah berlaku keji terhadap anak, dikait-kaitkan sebagai penyebab terjadinya stunting.

Isu stunting ini kerap kali dibunyikan oleh antirokok yan disasarkan kepada para perokok. Bahwa aktivitas orang tua merokok membawa dampak serius terhadap pertumbuhan anak. Menyebalkan betul memang menjadi orang tua yang merokok, sudahlah cukainya diperah untuk mengisi pundi-pundi devisa negara, masih pula menanggung stigma brengsek.

Mungkin, jika Haji Agus Salim dan Fuad Hassan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Soeharto masih hidup, kedua tokoh ini akan menjadi sosok yang menentang keras isu-isu yang dimainkan antirokok. Keduanya adalah tokoh bangsa yang dikenal pula sebagai penghayat rokok kretek.

Pembuktian sederhana saja, kalau memang rokok menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting, maka keturunan Haji Agus Salim dan Fuad Hassan akan mengalami tumbuh kembang yang tak wajar. Namun, faktanya tidak toh.

Pertanyaannya, kenapa isu stunting ini baru demikian masif di era kiwari ketimbang di era lalu? Ini semua dapat ditengarai dari era masifnya gerakan antitembakau yang membawa agenda traktat FCTC tentang pengendalian tembakau global, ditandai sejak tahun 2000.

Traktat yang sarat kepentingan politik dagang kapitalisme farmasi dalam upaya memonopoli paten nikotin ini menggunakan berbagai cara. Di antaranya dengan menggunakan lembaga-lembaga riset, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendiskreditkan produk tembakau. Termasuk di antaranya lembaga-lembaga yang membunyikan isu stunting yang dikaitkan dengan upaya pencapaian target RPJMN untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

Padahal ya, perkara tumbuh kembang anak, termasuk pemenuhan gizi anak-anak bangsa ini, berelasi dengan program-program pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. Artinya, ketika terdapat prevalensi gizi buruk maupun persoalan stunting di negeri ini, hal penting yang kita pertanyakan menyangkut tanggung jawab pemerintah sendiri; sudah sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan dan penguatan infrastruktur yang mendukung pemenuhan gizi secara merata?

Ayah perokok kerap kali dituding mengesampingkan pemenuhan gizi anak, dengan asumsi bahwa perokok lebih mengutamakan membeli rokok ketimbang mencukupi kebutuhan gizi anak. Konyol betul, adakah ayah seegois itu?

Siang malam banting tulang jungkir balik untuk penafkahan keluarga, masak semata-mata demi membeli rokok lantas mengabaikan kesejahteraan keluarga. Jangan disamakan dengan sikap pemerintah yang memang lebih sering melakukan pengabaian terhadap kesejahteraan rakyat dong.

Setiap ayah tentu memiliki dedikasi dalam menjawab tantangan hidupnya sebagai kepala keluarga. Dalam urusan sebats tentu itu hanya soal siasat menyisihkan kocek, di luar segala kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

Persoalannnya, harga-harga kebutuhan pokok kerap kali terdampak inflasi akibat kondisi ekonomi negara yang tidak stabil. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok jelas berpengaruh besar terhadap anggaran belanja keluarga. Belum lagi beban tak terduga yang perlu pula disiasati.

Dalam konteks ini, pemerintah bukan hanya berkewajiban untuk memberi kemudahan rakyat dalam mengkases pemenuhan gizi, termasuk pula dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus mampu menjamin itu semua terkendali.

Jangan sampai ketidakmampuan pemerintah dalam dalam menyejahterakan rakyat termasuk pemerataan gizi, eh malah dikambinghitamkan ke perkara rokok dan perokok lagi. Ini jauh lebih menyebalkan dan konyol banget.

Kalau urusan merokok di rumah, ya umumnya para ayah yang perokok paham betul bagaimana menyiasati agar anak dan keluarga tak terpapar asap. Contohnya saya, disiasati dengan mengondisikan aktivitas merokok di teras, serta memberi edukasi ke keluarga untuk tidak mengakses area itu saat ada orang merokok. Sesederhana itu kok. Tak usah rokok dan perokok lagi yang disalah-salahkan.